Kekuasaan dan Dominasi Wacana

Oleh : Tri Guntur Narwaya, M.Si

“mempelajari ideologi berarti mempelajari

cara-cara yang bagaimaana makna diarahkan untuk

membangun dan mempertahankan relasi dominasi”

(John B. Thompson)

Selama ini perbincangan tentang ‘kekuasaan’ merupakan sebuah tema yang cukup ramai didiskusikan di kalangan para praktisi politik maupun para intelektual ahli yang bergulat dengan berbagai persoalan tersebut. Agak cukup sulit untuk melepaskan tema ini ketika kita berhadapan dengan kajian manusia dan masyarakat. Mengapa bisa demikian? Apakah kekuasaan merupakan unsur hakiki yang hidup menyatu dengan kehidupan masyarakat sendiri? Apakah ia bisa ditempatkan sebagai sebuah kenyataan yang memang selalu hadir dalam kehidupan manusia? Ataukah ia merupakan sebuah defian gejala buruk yang menjadikan problem-problem tertentu dalam hidup manusia dan masyarakat.Tentu jika ‘problem kekuasaan’ tak lagi hanya berada dalam bidang dan fokus kajian tertentu saja, maka sejatinya perbincangan tentangnya amatlah luas hampir meliputi segala dimensi dan konteks hidup manusia. Untuk kepentingan paper ini, tentunya akan dibatasi hanya pada kajian kekuasaan dengan relasinya dengan wacana terutama tentang tema berkait ‘dominasi’. Perkembangan komunikasi massa hari-hari ini juga menjadi sebuah cakupan khusus yang menarik untuk didiskusikan.[1] Dalam ‘dimensi massa’ inilah perbincangan tentang kekuasaan, ideologi maupun dominasi menjadi sesuatu persoalan yang semakin penting. Kata-kata kunci yang amat penting untuk dibahas dalam peper ini adalah : ‘ideologi’, ‘kekuasaan’ dan ‘wacana’ dan ‘dominasi’.[2]

Keterkaitan antara persoalan ‘ideologi’ dan ‘kekuasaan’ sejatinya ada dalam keyakinan kritis bahwa berbagai bentuk ‘bahasa’, ‘percakapan’ dan ‘diskursus’ yang ada merupakan bentuk praktik ideologi yang nampak. Pada banyak hal wacana dan percakapan tertentu bisa menjadi sarana  untuk melihat bagaimana ideologi kepentingan akan dibentuk dan diarahkan. Kekuasaan dominan dengan berbagai kemampuannya akan selalu menggunakan strategi dan upaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu cara yakni tentu adalah menguasai medium wacana. Dengan begitu wacana yang diproduksi dan direproduksi akan diarahkan untuk membangun dan mempertahankan relasi asimetris kekuasaan tersebut. Kepentingan utamanya akan membangun citra dan rasionalisasi bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh kekuasaan adalah ‘benar’ dan ‘absah’. Ketika sasaran wacana yakni ‘massa’, ‘komunita’s atau ‘masyarakat umum’ kemudian bisa mengamini bahwa praktik wacana yang dilakukan kekuasan itu benar dan absah maka sejatinya hegemoni dan dominasi wacana itu sudah berjalan dan berhasil.

Ambilah sebuah kasus tentang praktik kekuasaan yang memakai medium bahasa dan wacana. Contoh misal tentang pernyataan-pernyataan resmi pemerintah mengenai pentingnya pemotongan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan jargon alasan ‘efisiensi’ dan ‘pemandirian ekonomi ‘masyarakat. Wacana itu kemudian bisa saja diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai kebenaran yang memang absah dilakukan, Problem masyarakat kecil yang kemudian kesusahan untuk membeli BBM dan mengalami dampak ekonomi yang memprihatinkan, tidak lagi dianggap penting dan bahkan dilupakan. Pada titik ini makia dominasi wacana sudah menjalar menjadi kesadaran yang hegemonik. Kekuatan diskursus kekuasaan melalui mesin-mesin media yang dikuasainya merupakan praktik sosial langsung dalam membentuk berbagai makna, mengontrol dan menentukan makna. Artinya kontrol kekuasaan melalui mekanisme ini tidak hanya berhenti secara determinan, melainkan kemudian meresap dan menyebar menjadi identitas kontrol diri yang hidup dalam kesadaran doksa masyarakat.

Contoh praktik sosial media yang amat kentara berkait dengan tema ini adalah tentang kebudayaan konsumerisme yang dibangun dan dikembangkan oleh mesin-mesin kekuasaan tanda yakni media massa melalui praktik komodifikasi iklannya. Dalam  logika kekuasaan tanda ini, berbagai simbol digerakan untuk mengarahkan praktik kosumsi. Kemampuan lebih dari mesin hasrat media iklan adalah mampu mengubah apa yang sejatinya bukannya kebutuhan menjadi sesuatu yang harus menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Menurut Pierre Bourdieu, logika sosial kosumsi kemudian tidak tercermin dari kepemilikan secara individual ‘nilai guna’ barang atau pelayanan (logika kepuasaan), tetapi harus dilihat dari logika produksi dan manipulasi yang berwatak sosial.[3]  Korporatokrasi sebagai gambaran kekuasaan mampu mengolah kekuasan dan kepentingannya melalui media-media propaganda iklannya. Tak hanya memberikan propaganda bahwa barang yang diproduksi pantas dan layak dibeli tetapi juga sekaligus mengarahkan nalar dan juga habitus bahwa kebudayaan konsumerisme adalah sesuatu benar adanya dan tidak harus dipersoalkan.

Secara tegas pula Bourdieu menyampaikan bahwa komunikasi sendiri merupakan pertukaran bahasa yang berlangsung sebagai hubungan kekuasaan simbolis di mana terwujud hubungan kekuatan antara pembicara dan mitra atau atau lawan bicara dalam suatu komunitas. Dalam domain seperti ini maka sejatinya segala praktik sosial selalu mengandung domain wacana dan selanjutnya segalam domain wacana selalu mengandaikan adanya relasi kekuasaan. Maka hubungan-hubungan sosial sekecil apapun jika dipahami sebagai ‘praktik sosial’[4] selalu akan sarat dengan gambaran interaksi kekuasaan. Interaksi yang dimaksud diatas berlangsung dalam domain simbolis melalui medium  kebahasaan dan wacana. Dimensi penting untuk kita meletakkan pemahaman wacana dalam segala pendiskusian tadi yakni bahwa ada empat kata kunci penting dalam wacana yakni: ada subjek yang mengatakan; ada dunia yang mau direpresentasikan; kepada siapa disampaikan; dan temporalitas atau konteks waktu. Di dalam 4 (empat) dimensi penting itu tentu saja bahwa untuk membedakan dengan ‘bahasa’ semata yakni bahwa ‘wacana’ mempunyai nilai ‘intensionalitas’ tertentu dalam-maksud-maksud yang disampaikan. ‘Intensionalitas’ yang dimaksudkan adalah isi kepentingan dan tujuan-tujuan wacana. Intensional juga mengartikan bahwa bahasa yang diungkapkan adalah diproduksi oleh subjek dan untuk sasaran subjek lain.

Cara membaca bagaimana wacana yang merupakan tindakan kekuasaan melalui bentuk-bentuk simbol makna ini menarik untuk dieksplorasi. Artinya bawa praktik kekuasaan dan juga kepentingan ideologi bisa dilihat dengan  membuka modus operandi atau model-model bagaiamana praktik wacana itu dikerjakan.

Sebagaimana banyak telah dikembangkan terutama oleh pemikiran-pemikiran kritis struktural terdahulu bahwa kekuasaan pada praktiknya bisa dikembangkan melalui dua jalan sekaligus yakni melalui mesin-mesin represi yang lebih terlihat pada praktik institusi dan juga bisa dibaca melalui mesin –mesin aparatus ideologis yang dikembangkan melalui wacana dan bahasa.  Namunpun demikian, praktik produksi wacana inipun tidak terlepas dari empat dimensi penting dalam pilar wacana yang sudah tersebut di atas. Untuk poin yang kedua adalah tugas dan maksud dari pemaparan paper ini. Dengan memahami bagaimana wacana dan dominasi wacana diproduksi sekaligus sebenarnya bisa menjawab ‘cara kerja ideologi’. Tentu banyak pemikir yang telah mengelaborasi tentang tema ini baik para pemikir klasik mapun kontemporer kritis saat ini lihat saja karya-karya seperti Karl Marx, Jurgen Habermas, Louis Althuser, Antonio Gramsci, Anthony Giddens dll.[5] Apa yang dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran kristis tentang wacana dan ideologi tersebut adalah lebih ingin keluar dari anggapan mapan yang meletakkan pengertian ideologi dan wacana sebagai sesuatu konsepsi yang ‘netral’.[6] Mempelajari ideologi bagi konsepsi ‘kritis’ adalah merupakan cara mempelajari bagaimana cara makna dan pembangunan makna secara terus menerus menjalankan relasi dominasi.[7]

Pada paper ini akan dikenalkan dengan sebuah pendekatan kritis yang dielaborasi oleh Joh B. Thompson dalam membaca cara kerja ideologi yang selanjutnya cara kerja bagaimana hegemoni dan dominasi wacana bisa berjalan.[8] Namun sebelum mengurai cara kerja dominasi wacana tersebut perlu lebih dahulu menujukan tiga tahapan penting analisis yang harus dikerjakan[9] : Pertama yakni ‘tahapan analisis sosial historis’, yakni menekuni dan mengelanorasi kondisi sosial historis di mana masyarakat melakukan aksi dan interaksi. Tahapan ini juga sebagai cara amat penting untuk menganalisis kondisi-kondisi sosial historis secara menyeluruh baik ciri-ciri institusional maupun konteks kekhususan sejarah; Kedua, yakni ‘tahapan analisis diskursif’. Tahapan ini merupakan metode untuk mempelajari serangkaian-serangkaian ungkapan , bukan sekedar kejadian yang bersifat sosial dan sejarah, tetapi menyangkut konstruksi bahasa yang menunjukan kebermaknaan sebuah struktur simbol; Tahapan ketiga adalah ‘tahapan interpretasi’ yakni tahapan dalam menafsirkan berbagai diskursif dengan berbagai pendekatan yang ada.  Ketiga tahapan ini akan sama-sama digunakan untuk menjadi dasar analisis keseluruhan tentang cara kerja ideologi.

Berkait cara kerja ideologi, Thompson sendiri memberikan beberapa analisis yang bisa dipelajari. Beberapa cara kerja ideologi yang bisa mampu membangun wacana yang dominatif dan asimetris ini adalah : ‘legitimasi’, ‘penipuan’, ‘unifikasi’, ‘fragmentasi’,  dan ‘reifikasi’. Tentu masih banyak model cara kerja ideologi yang bisa dipelajari. Namun untuk fokus kajian paper ini kita mulai dengan apa yang dikembangkan dalam buku John B. Thompson. Beberapa cara kerja ideologi ini tidak bergerak sendiri dan dalam beberapa kasus saling berkelindan dan berkait satu dengan yang lain.[10]

Cara kerja ‘legitimasi’ mengandaikan bahwa kekuasaan yang dikembangkan melalui wacana ataupun bahasa merujuk pada kepentingan untuk membangun ‘kepatutan’  dan ‘kelayakan’  dukungan. Apa yang disasar adalah bangunan klaim wacana yang kemudian bisa dinggap absah dan patut menjadi kebenaran yang harus diterima. Erat dan kuatnya pemaknaan pada simbol tertentu ditentukan oleh seberapa jauh simbol sudah dianggap absah dan layak.  Model kedua nakni ‘penipuan’ ingin menjukan bahwa makna sejatinya bisa ‘disembunyikan’, ‘diingkari’, ‘dikaburkan’ atau dihadirkan dengan pengalihan perhatian. Modus ketiga, ‘unifikasi’ mengandaikan bahwa relasi dominasi dapat dibangun dan dilestarikan dengan cara vmengkonstruksi tataran simbol dalam bentuk penyatuan yang membawahi individu-individu dalam satu kesatuan identitas kolektif serta tidak mentolerir poerbedaan-perbedaan. Makna simbol, pada dirinya mengandung kehendak untuk membangun persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sekaligus. Modus keempat adalah dengan ‘fragmentasi’, yakni tidak dengan menyatukan tetapi mengkotak-kotakan. Ada dua cara dalam fragmentasi ini yakni dengan membangun pertentangan, perbedaan dan dan ketidaksamaan (diferensiasi) sekaligus juga dengan menghilangkan sesuatu yang kemudian dianggap ‘musuh’ atau ‘other’ (ekspurgasi). Modus operandi kelima adalah ‘reifikasi’ yakni sebuah modus cara kerja ideologi  yang menganggap bahwa ‘relasi dominasi’ bisa dibangun dan dilestarikan dengan menunjukan ‘kesementaraan hubungan kesejarahan’  yang telah diangap permanen, , natural dan abadi. Praktik reifikasi selalu menghilangkan konteks sosial historisnya. Manusia kemudian dianggap sebagai sekumpulan identitas ‘anonim’. Bukan sebagai pribadi yang mempunyai keunikan dan identitas tertentu tetapi hanyalah sekelompok  mahluk abstrak yang seragam.[11]

Bentuk dominasi yang dibangun dalam nalar wacana ini merupakan bagian yang amat penting yang harus difahamai di luar bentuk-bentuk dominasi lain yang lebih nampak. Karena bentuk strategi myang digunakan melalui medium bahasa maka tentu saja analisis yang harus dipakai tak sekedar bersifat instrumental belaka. ‘Interpretasi’ dan ‘reinterpretasi’ merupakan cara penting untuk mengunkap berbagai nalar dominasi wacana tersebut. Penerimaan masyarakat atas bentuk dominasi ataupun hegemini kekuasaan tentu saja tidak hanya dibaca dengan sederhana. Ada interpretasi subjek yang juga berperan. Pendekatannya tidak lagi hanya institusional atau norma aturan semata. Bagaimana orang, komunitas, massa atau publik bisa menerima apa yang sebenarnya menjadi wacana dominan tentu tak hanya bisa tertangkap secara institusional tetapi menyangkut peran kekuatan strategi bahasa yang kadang lebih bersifat sangat sublim dalam kesadaran manusia. Tentu saja pemakaina berbagai analisis semisal interaksi simbolik, etnografi, psikologi, sosiologi dan bidang yang lain amat sangat membantu dalam mengurai bentuk-bentuk dominasi dan kekuasaan yang hadir dalam tubuh masyarakat.

Selamat belajar !

---

[1] Memang harus dimengerti bahwa dimensi ‘komunikasi massa’ hanyalah satu dari sekian dimensi berkait persoalan kekuasaan. Tetapi harus juga diakui bahwa ‘komunikasi massa’ merupakan sarana utama dari perbincangan tentang dominasi wawana di abad modern ini yang amat penting dan berpengaruh. Lihat, John B. Thompson, Kritik Ideologi: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa, Penerbit Ircisod, Yogyakarta, 2004, hal. 36.

[2] Tema-tema tentang ‘ideologi’ dan ‘kekuasaan’ merupakan tema sentral yang banyak dikaji dalam analisis wacana kritis. Kekuasaan tidak dipandang sebagai sesuatu ‘netral’, ‘wajar’ atau ‘alamiah’ semata. Kekuasaan dimengerti sebagai sesuatu proses yang dinamis. Pada dirinya maka akan terlihat ketegangan terus-menerus dan membentuk berbagai formasi wacana dalam masyarakat. Lihat, Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Penerbit LKIS, Yogyakarta, 2011, hal 11.

[3] Dikutip dari buku Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat : Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal 21. Bahasa dalam pengertian yang diamaksud  di sini tidak hanya dimaknai semata sebagai ‘instrumen komunikasi’ tetapi merupakan instrumen tindakan dan kekuasaan.

[4] Praktik sosial di sini dimengerti sebagai hubungan dialektis antara peristiwa diskursus dengan ‘situasi’, ‘institusi’ dan ‘struktur sosial’ yang membentuknya. Lihat, Norman Fairclough dan Ruth Wodak, “Critical Discourse Analysis”, dalam Teun A Van Dijk (ed), Discourse as Social Interaction: Discourse Studies A Multidisiplinary Introduction, Vol. 2, London, Sage Publication, 1997, hal. 258.

[5] Untuk bacaan awal yang bisa membantu lihat, John B. Thompson, Analisis Ideologi : Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia, Penerbit Ircisod, Yogyakarta, 2003.

[6] Dalam konsepsi netral, ideologi dipahami hanya sebagai istilah dan pengertian deskriptif semata yakni sebagai ‘sistem berpikir’, ‘sistem kepercayaan’, ‘praktik-praktik simbolik’ yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Bahasa dan wacana yang dimengeri dalam konsepsi netral ideologi ini juga hanya dimengerti sebagai struktur yang dapat digunakan untuk komunikasi (alat) dan pertunjukan. Sedang konsepsi kritis jauh mamandang bahwa bahasa sebagai fenomena sosial yang melibatkan konflik manusia. Lihat, John B. Thompson, Ibid, hal. 15 – 17.

[7]  Lihat, John B. Thompson, Ibid, hal 18.

[8] Untuk elaborasi lanjut tentang pandangan-pandangan kritis Thompson, Lihat, John B Thomposn, Kritik Ideologi: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa, Penerbit Ircisod, Yogyakarta, 2004

[9][9] Lihat, John B. Thompson, Analisis Ideologi : Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia, Ibid, hal. 26.

[10] Lihat, Tri Guntur Narwaya, Kuasa Stigma dan Represi Ingatan, Penerbit ResistBook, Yogyakarta, 2010, hal. 76.

[11] “Anonimitas” inilah yang diberbagai bentuk dominasi wacana selalu digunakan untuk membangun nalar unifikasi yang berbahaya dan di satu sisi juga sejatinya mereduksi manusia hanya menjadi kepingan-kepingan tanpa nama, tanpa bentuk dan juga tanpa identitas. Banyak kasus kekerasan massa dengan mengatasnamakan apapun dan dalam bentuk apapaun  sejatinya telah memakai nalar anonimitas sehingga harkat kemanusiaan tidak lagi mendapat tempatnya. Lihat, F. Budi Hardiman, Memahami Negatifitas: Diskursus tentang Massa, Teror dan Trauma, Penerbit Kompas, Jakarta, 2005.